• Peringatan Tsunami Gempa NTT Berakhir, BMKG Peringatkan Bahaya Susulan di Pesisir
• KPK Tunda Penahanan Eks Dirut Bank BJB Terkait Alasan Kesehatan
• Pidato di Sidang MPR, Prabowo Ungkap Banyak Menterinya Masuk Rumah Sakit akibat Kelelahan
• Warga Tangerang Diimbau Aktif Cegah Pungli di Sektor Pelayanan Publik
• Aliran Modal Rp1.010 Triliun Dinilai Sukses Serap Jutaan Pekerja pada Semester I 2026

Badan Gizi Nasional

nusakini.com, Rentetan dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyoroti sistem distribusi terpusat yang dinilai rentan memicu masalah kesehatan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026. Ia menyebutkan bahwa sejak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dilantik, insiden dugaan keracunan dilaporkan hampir muncul setiap hari di berbagai wilayah.

Kasus terbaru yang diduga terkait masalah logistik pangan ini kembali dilaporkan terjadi di wilayah Sumatra Utara. Menurut Charles, akar persoalan bermula dari jeda waktu distribusi makanan yang terlalu lama sejak diproduksi di fasilitas terpusat hingga tiba di meja siswa.

Berdasarkan konsultasinya dengan pakar gizi, makanan yang berada di suhu ruang lebih dari empat jam memiliki risiko kontaminasi yang sangat tinggi. “Karena kalaupun makanan diproduksi di dapur yang proper tetapi harus tetap menunggu lebih dari empat jam untuk sebelum dikonsumsi oleh anak-anak, maka ya tetap terjadi adanya risiko kasus keracunan,” ujarnya.

Perbaikan standar laik higiene sanitasi (SLHS) di dapur pusat dianggap tidak akan menuntaskan masalah secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena kelemahan utama terletak pada rantai pengiriman dan pola penyajian yang masih mengandalkan durasi panjang.

Oleh karena itu, Komisi IX DPR mendorong peninjauan ulang skema penyediaan makanan agar tidak lagi bergantung pada dapur sentral. Pengelolaan nutrisi ini disarankan agar dikembalikan secara penuh ke lingkungan sekolah melalui program pemberdayaan kantin.

Keterlibatan orang tua murid juga diusulkan sebagai solusi alternatif untuk menjaga kualitas asupan gizi anak-anak mereka secara mandiri. “Orang tua murid terlibat dan saya yakin tidak ada orang tua yang mau menyajikan makanan yang tidak baik untuk anak-anaknya,” pungkas Charles. (*)